disqus

Memasuki Usia Ke 29 Tahun Yayasan Sahid Jaya Mantapkan Perspektif Hukum Industri Pariwisata



INDONESIANSTUDY.com – JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya – Dr. Nugroho Sukamdani, MBA.BET, menyatakan bahwa tema yang diterapkan dalam wisuda Usahid Ke 39 tentang Perspektif Hukum Industri Pariwisata di Tengah Persaingan Global itu sangat relevan dan menggambarkan komitmen Universitas Sahid Jakarta terhadap penyelenggaraan akademik bermutu menghasilkan lulusan yang kompetitif.

Di menyebut Komitmen Univeritas Sahid Jakarta untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan hukum, industri pariwisata dan wirausaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja baru  di tanah air dan lulusan berdaya saing tinggi dalam era perdagangan bebas.

“Industri pariwista juga tidak lepas dari perspektif hukum, industri pariwisata  dapat dijelaskan melalui dua pemikiran, yaitu peran atau fungsi  hukum dalam pembangunan dan sistem hukum,” jelas Nugroho.

Ke semua elemen tersebut dia menjelaskan sangat berpengaruh dalam meningkatkan devisa Negara, sedangkan dalam perspektif budaya hukum, adalah bahwa masyarakat mendapatkan kepastian dan keyakinan, bahwa semua hak-hak wisatawan  dilindungi sehingga menimbulkan rasa aman dalam melakukan perjalanan wisata dan wisatawan  meyakini bahwa hak-hak mereka dapat dijamin oleh hukum yang ada di Indonesia ketika  hak-hak mereka dilanggar oleh stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan industri pariwisata

Landasan  hukum industri pariwisata nasional saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang diharapkan mampu mewakili peran sebagai tinkering, following, dan leading serta membangun aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di bidang kepariwisataan. 

Jika hak hak wisatawan tersebut terpenuhi yang mengacu pada undang undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan maka target pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan memperoleh devisa yang ditargetkan menjadi yang terbesar bagi APBN, maka hal itu dapat terpenuhi.

Namun sebaliknya, apabila hak-hak wisatawan tersebut tidak dipenuhi, target-target tersebut sulit tercapai, sebab industri pariwisata merupakan industri yang sangat subyektif dari perspektif wisatawan, sehingga wisatawan haruslah diperlakukan dengan sebaik-baiknya dengan hospitality yang tinggi.

Sama halnya yang disampaikan Hakim Agung Mahkamah Agung RI - Prof. Dr. Gayus Lumbuun, SH, MH dalam orasi ilmiahnya, dia menyatakan bahwa industri pariwisata sangat erat kaitan nya dengan pendapatan suatu Negara karena  industri pariwisata merupakan leading sector.

Kerena menurutnya menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) dan devisa yang besar serta menciptakan lapangan pekerjaan yang paling mudah dan murah, diperkirakan pada tahun 2019, sektor pariwisata menjadi penyumbang utama devisa utama Indonesia.

Itu Gayus katakan menurut hasil riset World Bank, sektor pariwisata adalah penyumbang yang paling mudah untuk devisa dan pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara,selain itu  industri pariwisata mampu menggerakkan usaha kecil menengah seperti kuliner, cenderamata, transportasi dan lainnya. Kementerian Pariwisata menetapkan tiga program utama dari 10 program prioritas yang ada, yaitu pariwisata digital, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara.(ysf)





Related

national 6902384217503049973

terkini

Recent Posts Widget

populer

TrueBusiness

Newsletter

item